SEMOGA KALIAN SEHAT SELALU DAN DILINDUNGI ALLOH SWT SELAMA-LAMANYA,AMIEN YA ALLOH YA RABBAL ALLAMIEN

Selasa, 18 Oktober 2011

SEJARAH PMI

Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan.

Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota).

Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.

Kini jaringan kerja PMI tersebar di 30 Daerah Propinsi / Tk.I dan 323 cabang di daerah Tk.II serta dukungan operasional 165 unit Transfusi Darah di seluruh Indonesia.

PERAN DAN TUGAS PMI
Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.

Tugas Pokok PMI:
+ Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana
+ Pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan
+ Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
+ Pelayanan transfusi darah ( sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1980)
Dalam melaksanakan tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.


SEKILAS KINERJA PMI DARI MASA KE MASA

DASAWARSA I 1945 -1954
Pada masa perang kemerdekaan RI, peranan PMI yang menonjol adalah di bidang Pertolongan pertama, Pengungsian, Dapur Umum, pencarian dan pengurusan repatriasi, bekerjasama dengan ICRC dan Palang Merah Belanda untuk Romusha, Heiho , Tionghoa; anak-anak Indo Belanda dan 35.000 tawanan sipil Belanda dan para Hoakian yang kembali ke RRC. Sementara itu diadakan pula pendidikan untuk para juru rawat yang akan dikirim ke pos-pos P3K di daerah pertempuran.
Saat itu sudah ada 40 cabang PMI di seluruh Indonesia dan setiap cabang memiliki dua buah Pos P3K sebagai Tim Mobil Collone.
Rumah Sakit Umum Palang Merah di Bogor yang semula di bawah pengelolaan Nerkai, pada tahun 1948 disumbangkan kepada PMI Cabang Bogor dengan nama Rumah Sakit Kedunghalang dan sejak tahun 1951 dikelola menjadi Rumah Sakit Umum PMI hingga sekarang.
PMI juga mulai menyelenggarakan kegiatan pelayanan sumbangan darah yang masih terbatas di Jakarta dan beberapa kota besar seperti Semarang, Medan, Surabaya dan Makasar dengan nama Dinas Dermawan Darah.

Dalam peristiwa pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), PMI bekerjasama dengan ICRC melaksanakan pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Bahder Djohan dan BPH Bintara berupa Rumah Sakit terapung di Ambon. Juga diadakan penyampaian berita keluarga yang hilang/ terpisah serta mengunjungi tawanan.

PMI mulai mengembangkan kegiatan kepemudaan dengan 7.638 anggota remaja di 29 Cabang PMI. Bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Guru, murid dan anak-anak sepakat membentuk unit PMR di sekolah-sekolah, penerbitan majalah PMR, korespodensi, pertukaran album, lomba, pameran lukisan, serta penyelenggaraan sanatoria (perawatan paru-paru untuk anak-anak).

DASAWARSA II 1955 - 1964
Akibat Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara, Markas Besar PMI mengirimkan kapal-kapal PMI ke daerah tersebut untuk menjemput orang-orang asing di sana dan juga mengirimkan 4 tim medis ke Sumatera serta 6 tim ke Sulawesi Utara.
Setelah Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961, Pengurus Besar PMI memanggil Kesatuan Sukarela seluruh Cabang untuk siap siaga. Kemudian terbentuklah Kesatuan Nasional yang terdiri dari 11 cabang yang telah diseleksi. Sukarelawan Palang Merah yang ditugaskan sebagai perawat berjumlah 259 orang dan 770 orang sebagai cadangan.

Pada peristiwa Aru 15 Januari 1952, yaitu tenggelamnya Kapal Perang RI Macan Tutul, sebanyak 55 orang awak kapal perang tersebut menjadi tawanan Belanda sehingga atas permintaan Menteri/KSAL, PMI menghubungi ICRC untuk menangani tawanan tersebut. Berkat usaha Sekjen PBB, pihak Belanda menyetujui penyerahan awak kapal di Singapura.
Pada tahun 1963 ketika Gunung Agung di Bali meletus , PMI bersama Dinkes Angkatan Darat RI membantu penanggulangan para korban bencana tersebut.

Ketika Tim Kesatuan Nasional PMI ke Kalimantan Barat dalam rangka Dwikora (Dwi Komando Rakyat), telah dikirimkan Tim Kesehatan Nasional untuk membantu Operasi TUMPAS di Sulawesi Selatan.

DASA WARSA III 1965-1975
Penerbitan Surat Keputusan mengenai Peraturan menteri Kesehatan RI No.23 dan No.024 mengenai pengakuan Pemerintah RI untuk pertamakali terhadap keberadaan Usaha Transfusi Darah (UTD) PMI.
Dalam peringatan HUT PMI ke-25 , 17 September 1970 , Pengurus Besar PMI mengeluarkan suatu medali khusus dan penghargaan kepada perintis-perintis PMI, seperti: Drs. Moh. Hatta dan Prof. Dr. bahder Johan dan Pengurus PMI Daerah/Cabang seluruh Indonesia.
Setahun kemudian ,1971 diresmikan berdirinya suatu DAJR (Dinas Ambulance Jalan Raya)
Jakarta - Bandung sebanyak 7 pos yang dipusatkan di RSU-PMI Bogor. Ambilans yang digunakan adalah ambulance Falcon yang dilengkapi personil, alat-alat pertolongan pertama, dan telepon radio.

DASAWARSA IV 1975 -1984
Kerjasama PMI-ICRC
PMI mulai berperan di Timor Timur bulan Agustus 1975 sejak mengalirnya pengungsi Timor Timur ke perbatasan Timor Barat di Atambua. Operasi kemanusiaan di Dili dimulai bulan Desember 1975 atas permintaan PSTT (Pemerintah Sementara Timor Timur). Kemudian kelak pada bulan Oktober tahun 1979 PMI bekerja sama dengan ICRC mulai membuka pos bantuan relief di 7 Kecamatan terpencil di Timor Timur.
Atas permintaan Pemerintah RI, PMI didukung UNHCR membentu pengungsi Vietnam di Pulau Galang dalam bidang kesehatan dan kesejahtraan social, antara lain dengan mendirikan RS Pulau Galang. PMI juga mengadakan Tracing and Mail Service bekerjasama dengan ICRC.

Bencana Alam
Ketika gempa bumi melanda Bali Juli 1976 yang melanda 3 dari 5 kabupaten
PMI mengerahkan tenaga sukarela, membuka Dapur Umum dan membantu perbaikan 500 buah rumah. Bekerjasama dengan tim medis dari Angkatan Darat, memberikan pelayanan kesehatan makanan dan obat-obatan.
Di tahun yang sama gempa bumi melanda Kecamayan Kurima dan Okbibab di Kabupaten Jayawijaya dengan kekuatan 6,8 Skala Richter.
PMI juga turun langsung membantu korban bencana Galunggung tahun 1982 selama beberapa bulan

Transfusi Darah
Tahun 1978 Pengurus Pusat memberikan penghargaan Pin Emas untuk pertamakalinya kepada donor darah sukarela 75 kali.
Ketentuan tentang tugas dan peran PMI dalam pelayanan transfusi darah dikeluarkan oleh pemerintah melali Peraturan Pemerintah No.18 th 1980

DASAWARSA V 1984 - 1994
Setelah beberapa kali pindah dari Jl.Abdul Muis ke beberapa lokasi, akhirnya kantor pusat PMI menetap di Jl.Jendral Gatot Subroto Kav.96 yang diresmikan oleh Presiden Suharto pada tahun 1985.

Tracing and Mailing RRC- RI
Selain pelayanan Tracing and Mailing Service (TMS) untuk pengungsi di Pulau Galang, pada tahun 1987 TMS PMI mengurus kunjungan keluarga dari RRC ke Indonesia yang pertama kalinya sejak hubungan diplomatik kedua negara itu tahun 1967 terputus.
Di Jakarta, PMI ikut membantu para korban musibah tabrakan kereta api Bintaro berupa pertolongan P3K, Transfusi Darah, TMS, serta pemberian pakaian pantas di sejumlah RS di Jakarta tempat korban dirawat.

Bencana alam
PMI mengerahkan 700 orang KSR/PMR dan 8 tenaga dokter untuk membantu korban banjir bandang di Semarang Jawa Tengah dan juga ikut membantu korban Letusan Gunung Kelud Jawa Timur tahun 1990 dengan bantuan pangan dan obat-obatan senilai Rp.8.583.400,-
Untuk turut menanggulangi bencana gempa bumi Tsunami di Flores 12 Desember 1992, PMI membentuk Satgas KSR Serbaguna yang disebut SATGAS MERPATI I.

Perang Teluk tahun 1991
Dengan pecahnya Perang Teluk, Pemerintah Indonesia mempercayakan kepada PMI untuk memimpin pengiriman bantuan masyarakat Indonesia dengan pesawat khusus ke Jordania, untuk korban Perang Teluk sebanyak dua kali. Bantuan sandang, pangan, obat-obatan dan peralatan listrik yang diberikan senilai 249 juta rupiah.

Uji Saring Darah HIV
Penyebaran virus HIV yang semakin meningkat mendorong terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.622/1992 tentang kewajiban pemeriksaan virus HIV pada donor darah. Sejalan dengan itu, Depkes RI memberikan bantuan reagensia untuk pemeriksaan virus HIV kepada PMI yang diperuntukkan bagi segenap UTDC-PMI.

Temu Karya KSR
Pada bulan Juli 1992 diadakan Temu karya dan Lomba KSR Tingkat Nasional di Lombok NTB diikuti pula oleh peserta dari Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Jepang.
DASAWARSA VI 1994 - 2004

Bencana Alam (Gempa Bumi)
Kembali pada tahun 1994 ,Pengurus Pusat membentuk Tim SATGAS MERPATI II untuk membantu korban bencana Gempa Bumi di Liwa-Lampung Barat dan Tsunami di Banyuwangi-Jawa Timur.
Juga pada tahun 1999, saat propinsi Bengkulu ditimpa gempa berkekuatan 7,9 skala richter, PMI dengan dukungan fasilitas Federasi Internasional dan Palang Merah Norwegia mendirikan rumah sakit lapangan berkapasitas 150 bed menggantikan fungsi rumah sakit setempat yang rusak di kota itu selama 10 bulan.
Gempa lainnya berskala 6,5 richter juga menimpa Banggai di Sulawesi Tengah pada bulan Mei 2002, dan beberapa bulan kemudian pada Juli 2000 gempa terjadi juga di 24 Kecamatan di Sukabumi dan Bogor.

Banjir
Akhir tahun 2000 banjir menimpa wilayah Aceh. Dengan bantuan ICRC di Lhoksumawe, Tim PMI ikut turun tangan membersihkan jalan-jalan dan fasilitas sosial lainnya dan memberikan bantuan 4000 paket bantuan alat kebersihan. Pada periode yang sama, banjir juga melanda Gorontalo Sulawesi Tengah yang mengakibatkan wilayah tersebut terutama di Kecamatan Ranoyapo terisolir banjir.
Banjir Lumpur dikuti longsor juga melanda wilayah Jawa Barat selama beberapa hari pada bulan Pebruari. Banjir bandang terjadi pula di NTB. 1000 paket bantuan PMI dan 610 petromaks disumbangkan oleh Federasi Internasional melalui PMI.
Awal Agustus 2001, banjir besar juga telah menghancurkan 8 Kecamatan di Kabupaten Nias Sumetera Utara. PMI telah mengirimkan obat-obatan dan bantuan paket keluarga berupa peralatan dapur, kelambu nyamuk, pakaian, selimut dan gula untuk memenuhi kebutuhan darurat sehari-hari di Nias.

Penanggulangan Bencana Konflik
Suatu konflik vertikal telah berlangsung di Aceh sejak Januari 2000, konflik horizontal di Poso Sulawesi Tengah pada 23 Mei 2000 dan kerusuhan hebat di Maluku Utara pada 17 Mei 2001. Di Aceh PMI bekerjasama dengan ICRC secara intensif melakukan kegiatan evakuasi korban luka dan mayat, membagikan bantuan pangan, pelayanan kesehatan darurat serta penyampaian berita keluarga. Sedangkan untuk Poso, PMI berkoordinasi dengan ICRC menyalurkan bantuan 4000 paket keluarga diikuti bantuan dari RCTI berupa tikar, sarung, handuk, jerigen, sabun mandi, sabun cuci dan pakaian yang diperuntukkan kepada 2000 orang. Sedang untuk konflik yang terjadi di Maluku Utara, kembali PMI bekerjasama dengan ICRC menyalurkan 5.655 paket bantuan keluarga kepada korban disamping pelayanan kesehatan di Tobelo dan Galela. Bantuan tambahan sebanyak 4500 paket dan 2000 unit peralatan sekolah dan seragam dari Kedutaan Besar Jepang. Di samping itu bantuan satu unit kendaraan juga telah dikirim ke Ternate dari Jakarta untuk membantu operasional teknis lapangan.

CBFA- Tarakan dan Lampung
Proyek pengembangan kesehatan berbasis masyarakat (CBFA) telah dimulai di Kalimantan Timur dan Tengah sejak Juni 2000. Bantuan disponsori oleh Palang Merah Belanda dengan Fasilitas Federasi Internasional bertujuan memperbaiki status kesehatan masyarakat di wilayah sasaran.


PMI KINI
Dalam rangka menghadapi perkembangan masyarakat Indonesia di masa depan yang semakin global dalam suasana yang semakin demokratis maka PMI harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai stakeholder untuk ikut mengambil peran aktif di dalamnya.

Karena itu, PMI telah menetapkan misi dan visi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepalangmerahan dan digariskan di dalam garis-Garis Kebijakan PMI 2000 - 2004 :
  • Visi

  • PMI diakui secara luas sebagai organisasi kemanusiaan yang mampu menyediakan pelayanan kepalangmerahan yang efektif dan tepat waktu, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan, dalam semangat kenetralan dan kemandirian.

  • Misi
    • Menyebarluaskan dan mengembangkan aplikasi prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah serta Hukum perikemanusiaan Internasional (HPI) dalam masyarakat Indonesia.
    • Melaksanakan pelayanan kepalangmerahan yang bermutu dan tepat waktu, mencakup:
      • Bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat
      • Pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat
      • Usaha Kesehatan Transfusi Darah
    • Pembinaan Generasi Muda dalam kepalangmerahan, kesehatan dan kesejahteraan.
    • Melakukan konsolidasi organisasi, pembinaan potensi dan peningkatan potensi sumber daya manusia dan sumber dana untuk menuju PMI yang efektif dan efiesien.

PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN ORGANISASI
  • TUJUAN

  • Menyempurnakan organisasi dan tata laksana PMI di semua tingkatan untuk persiapan peningkatan kemandirian dan kenetralan PMI dalam 5 tahun ke depan.
  • PROGRAM 2002
    • Melanjutkan upaya akurasi data kapasitas organisasi daerah dan cabang dari hasil respon kuistioner yang diberikan Daerah dan Cabang dan Laporan Persemester atau Tahunan.
    • Menyusun pola standar Orientasi Kepalangmerahan dan implementasi manajemen PMI bagi pengurus.
    • Memberikan arahan kepada Daerah untuk mengaktifkan fungsinya melalui:
      • Pengamatan aktif, advokasi dan membantu implementasi AD/ART, khususnya di dalam MUSDA dan MUKERDA.
      • Lokakarya Manajemen dan Organisasi bagi daerah dan beberapa cabang terpilih.
      • Orientasi kepalangmerahan dan manajemen organisasi untuk daerah dan cabang-cabang yang dimiliki.
      • Membina Rencana Strategis Pengembangan Organisasi melalui kinerja tim OD
      • Lokakarya bagi pengembangan fungsi markas pusat bagi Kepala Unit Daerah (KAMADA)
      • Melanjutkan pemberian bantuan kepada korban gempa bumi di Bengkulu, dengan pilot program OD di PMI Bengkulu, untuk mendukung implementasi program CBFA, water and sanitation in Bengkulu.
    • Memantapkan persiapan untuk MUKERNAS tahun 2002
    • Menerbitkan perangkat lunak bagi pengembangan manajemen dan organisasi seperti Petunjuk Bagi Pengurus PMI.
Kapasitas Organisasi PMI per April 2002
Jumlah Daerah : 30 daerah
Jumlah Cabang : 323 cabang
Jumlah Ranting : 450 ranting
Jumlah KSR : 28.554 orang
Jumlah TSR : 22.347 orang
Jumlah PMR : 70.127 orang
http://www.pmi.or.id

Sejarah

Terbentuknya Palang Merah Remaja dilatar belakangi oleh terjadinya Perang Dunia I (1914 – 1918) pada waktu itu Austria sedang mengalami peperangan. Karena Palang Merah Austria kekurangan tenaga untuk memberikan bantuan, akhirnya mengerahkan anak-anak sekolah supaya turut membantu sesuai dengan kemampuannya. Mereka diberikan tugas – tugas ringan seperti mengumpulkan pakaian-pakaian bekas dan majalah-majalah serta Koran bekas. Anak-anak tersebut terhimpun dalam suatu badan yang disebut Palang Merah Pemuda (PMP) kemudian menjadi Palang Merah Remaja (PMR).
Pada tahun 1919 di dalam sidang Liga Perhimpunan Palang Merah Internasional diputuskan bahwa gerakan Palang Merah Remaja menjadi satu bagian dari perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kemudian usaha tersebut diikuti oleh negara-negara lain. Dan pada tahun 1960, dari 145 Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagian besar sudah memiliki Palang Merah Remaja.
Di Indonesia pada Kongres PMI ke-IV tepatnya bulan Januari 1950 di Jakarta, PMI membentuk Palang Merah Remaja yang dipimpin oleh Ny. Siti Dasimah dan Paramita Abdurrahman. Pada tanggal 1 Maret 1950 berdirilah Palang Merah Remaja secara resmi di Indonesia.
http://id.wikipedia.org

Palang Merah Remaja

Palang Merah Remaja atau PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia. Terdapat di PMI Cabang seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 1 juta orang. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dibidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI.

Hymne Pramuka

Kami Pramuka Indonesia
Manusia Pancasila
Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan
agar jaya, Indonesia, Indonesia
tanah air ku
Kami jadi pandumu.

Perkembangan Gerakan Kepanduan

http://id.wikipedia.org
Tak lama setelah buku Scouting For Boys diterbitkan, Pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Gerakannya sendiri, secara perlahan tapi pasti, mulai dicoba dan diterapkan diseluruh wilayah kerajaan Inggris dan koloninya.
Unit kepanduan di luar wilayah kerajaan Inggris yang pertama diakui keberadaannya, dibentuk di Gilbraltar pada tahun 1908, yang kemudian diikuti oleh pembentukan unit lainnya di Malta. Kanada ialah koloni Inggris pertama yang mendapat izin dari kerajaan Inggris untuk mendirikan gerakan kepanduan, diikuti oleh Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Chili ialah negara pertama diluar Inggris dan koloninya yang membentuk gerakan kepanduan. Parade Pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat para remaja di Inggris. Tidak kurang dari 10.000 remaja putra dan putri tertarik untuk bergabung dalam kegiatan kepanduan. Pada 1910 Argentina, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Russia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan.
Semenjak didirikan, Gerakan Pramuka yang memfokuskan program pada remaja usia 11-18 tahun telah mendapat respon yang menggembirakan, anggota bertambah dengan cepat. Kebutuhan program pun dengan sendirinya bertambah. Untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan para generasi muda pada saat itu, gerakan pramuka menambah empat program dalam organisasinya untuk melebarkan lingkup keanggotaan gerakan pramuka. Keempat prpogram tersebut meliputi : Pendidikan Generasi Muda usia dini, Usia Remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepemimpinan bagi pembina.
Program untuk golongan siaga, unit Satuan Karya, dan Penegak/pandega mulai disusun pada akhir tahun 1910 di beberapa negara. Terkadang, kegiatan kegiatan tersebut hanya berawal di tingkat lokal/ ranting yang dikelola dalam skala kecil, baru kemudian diakui dan diadopsi oleh kwartir nasional. Kasus serupa terjadi pada pendirian golongan siaga di Amerika Serikat, yang program golongan siaganya telah dimulai sejak 1911 di tingkat ranting namun belum mendapatkan pengakuan hingga 1930.
Sejak awal didirikannya gerakan kepanduan, para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung. Untuk mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden Powell —adik dari bapak kepanduan sedunia, Robert Baden Powell,— pada tahun 1910 ditunjuk menjadi presiden organiasi kepanduan putri pertama di dunia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut Rosebud, yang kemudian berganti menjadi Brownies (Girl Guide) pada 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olive Baden Powell, istri dari Lord Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden hingga ia meninggal pada usia 86 tahun. Pada waktu tersebut, kepanduan putri telah diposisikan sebagai unit terpisah dari kepanduan pria, hal tersebut dilakukan menimbang norma sosial yang berlaku saat tersebut. Pada era 90-an, Banyak organisasi kepanduan di dunia yang saling bekerjasama antara unit putra dan putri untuk memberikan pendidikan kepanduan.
Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910, dan di Yorkshire pada tahun 1911. Namun, Baden Powell menginginkan pendidikan tersebut dapat dipraktekkan semaksimal mungkin. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap pendidikan diperlukan praktek lapangan semisal berkemah. Hal ini membimbing pembentukan kursus Woodbadge. Akibat Perang Dunia I, pendidikan woodbadge bagi para pembina tertunda hingga tahun 1919. Pada tahun tersebut, diadakan kursus woodbadge pertama di Gilwell Park. Pada saat ini, pendidikan bagi pembina telah beragam dan memiliki cakupan yang luas. Beberapa pendidikan yang cukup terkenal bagi pembina, seperti Pendidikan dasar, Pendidikan spesifik golongan, hingga kursus Woodbadge.

Kelahiran Gerakan Kepanduan

http://id.wikipedia.org

Gerakan ini dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jendral angkatan bersenjata Britania raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boy's Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama (dikenal sebagai jamboree) di Kepulauan Brownsea, Inggris.

Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan, dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting; misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari gerakan Pramuka internasional.
Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting (ditulis tahun 1899), dan menjadi buku terlaris saat itu.
Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengirimkan Baden-Powell sebuah buku karyanya yang berjudul The Birchbark Roll of the Woodcraft Indians. Seton, seorang keturunan Inggris-Kanada yang tinggal di Amerika Serikat, sering mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell dan menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda.
Pertemuannya dengan Seton tersebut mendorongnya untuk menulis kembali bukunya, Aids to Scouting, dengan versi baru yang diberi judul Boy's Patrols. Buku tersebut dimaksudkan sebagai buku petunjuk kepanduan bagi para pemuda ketika itu. Kemudian, untuk menguji ide-idenya, dia mengadakan sebuah perkemahan untuk 21 pemuda dari berbagai lapisan masyarakat selama seminggu penuh, dimulai pada tanggal 1 Agustus, di kepulauan Brownsea, Inggris. Metode organisasinya (sekarang dikenal dengan sistem patroli atau patrol system dalam bahasa Inggris) menjadi kunci dari pelatihan kepanduan yang dilakukannya. Sistem ini mengharuskan para pemuda untuk membentuk beberapa kelompok kecil, kemudian menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjadi ketua kelompok tersebut.
Setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan yang dilakukannya berjalan dengan sukses, Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan oleh Arthur Pearson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Dari pemikirannya tersebut, dibuatlah sebuah buku berjudul Scouting fo Boys, yang saat ini dikenal sebagai buku panduan kepramukaan (Boy Scout Handbook) edisi pertama.
Saat itu Baden-Powell mengharapkan bukunya dapat memberikan ide baru untuk beberapa oraganisasi pemuda yang telah ada. Tapi yang terjadi, beberapa pemuda malah membentuk sebuah organisasi baru dan meminta Baden-Powell menjadi pembimbing mereka. Ia pun setuju dan mulai mendorong mereka untuk belajar dan berlatih serta mengembangkan organisasi yang mereka dirikan tersebut.
Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, Baden-Powell semakin kesulitan membimbing mereka; Ia membutuhkan asisten untuk membantunya. Oleh karena itu, ia merencanakan untuk membentuk sebuah Pusat Pelatihan Kepemimpinan bagi Orang Dewasa (Adult Leadership Training Center). Pada tahun 1919, sebuah taman di dekat London dibeli sebagai lokasi pelatihan tersebut. Ia pun menulis buku baru yang berjudul Aids to Scoutmastership dan beberapa buku lainnya yang kemudian ia kumpulkan dan disatukan dalam buku berjudul Rovering to Success for Rover Scouts pada tahun 1922.
Sekalipun Gerakan Kepanduan didirikan Baden-Powell, tetapi ia banyak terinspirasi Frederick Russell Burnham, org Amerika yg membantu Inggris di Afsel. Burnham banyak belajar tehnik hidup di alam bebas dr ayahnya yg menjadi pastor di tempat penampungan (reservasi) orang Indian. Burnham yg sukses menghadapi beberapa perang pemberontakan Indian, lalu pergi ke Afsel & berkenalan dg Baden-Powell di Perang Boer. Dari Burnham lah Baden-Powell menyusun berbagai ketrampilan2 dasar yg diperlukan seorang Boy Scout (Pandu). Terinspirasi org Indian. Selanjutnya di Gerakan Kepanduan, Burnham diangkat sebagai “Kepala Suku” pertama dari gerakan yg didirikan Baden-Powell. scout is game

Kepanduan

Gerakan Kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia. Gerakan kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, baik untuk pria maupun wanita, yang bertujuan untuk melatih fisik, mental dan spiritual para pesertanya dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui program latihan dan pendidikan non-formal kepramukaan yang mengutamakan aktivitas praktis di lapangan. Saat ini, terdapat lebih dari 38 juta anggota kepanduan dari 217 negara dan teritori.


Ekstrakurikuler

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa sekolah atau universitas, di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah.
Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri.

Contoh

Berikut beberapa contoh ekstrakurikuler yang di adakan di sekolah-sekolah di Indonesia:
  • Pasukan Pengibar Bendera
  • Palang Merah Remaja
  • Pramuka
  • Kerohanian Islam
  • Kerohanian Kristen
  • Bulu tangkis
  • Pemandu sorak
  • Sepak Bola
  • Bola Basket
  • Bola Voli
  • Futsal
  • ICT club
  • Kelompok Ilmiah Remaja
  • Karate
  • Pecinta Alam
  • Tari

Senin, 17 Oktober 2011

PERIHAL PENGANGKATAN



MIMPI MENJADI PNS

Satu hal yang disepakati mayoritas rakyat Indonesia adalah menyandang profesi PNS itu senyaman-nyamannya status. Status profesi PNS merupakan status yang terhormat dan diikuti dengan sederet privilege tertentu dalam stratifikasi sosial masyarakat kita.
Privilege ini di antaranya adalah kemudahan-kemudahan dalam mengakses dunia perbankan. Selembar Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS mampu menjadi agunan yang setara dengan sertifikat tanah, BPKB, dan lain-lain guna mendapatkan pinjaman.
Berbeda dengan status profesi seperti karyawan atau buruh pabrik perusahaan swasta, bahkan pengusaha (wiraswastawan) itu sendiri, status profesi mereka cenderung pasang-surut bergantung pada profit atau kondisi keuangan perusahaan. Andaikata perusahaan swasta yang menaunginya sedang good profit, maka pihak perbankan besar kemungkinan akan antre di depan pintu menawarkan beragam format pinjaman.
Sebaliknya, ketika perusahaan sedang dalam kondisi kolaps sebagaimana Mandala Air beberapa waktu lalu, slip gaji karyawannya tidak akan mendapatkan apresiasi positif dari dunia perbankan kita. Awalan pragmatis dari dunia perbankan inilah yang mungkin saja menjadi penyebab mengembang-suburnya mimpi manis masyarakat kita untuk menjadi PNS.
Penyanyi dan novelet, Dee, dalam diskusi “Karya Sastra dan Kasta Sosial” yang digelar oleh Ikatan Alumni Fakultas Sastra UNPAJ di Bandung (12/01) mengatakan, “Tak seperti perusahaan, negara tak mungkin bangkrut. Kalaupun bangkrut, negara juga tak mungkin ditutup. PNS praktis kebal PHK. Berpensiun lagi.” Kondisi status quo PNS inilah yang secara substansial menjadi akar mimpi manis di atas.
Lebih-lebih realitanya, PNS juga tidak mendulang tuntutan kinerja yang ekstra plus mengejar target seperti pada dunia swasta. Oleh karena itu, tidaklah pula kita harus heran menyaksikan fenomena bahwa mayoritas PNS kita menyandang predikat pegawai ‘teladan’ (telat datang pulang cepat) karena kualitas pekerjaan mereka tidak akan memengaruhi besaran gaji mereka di akhir bulan.
Bolehlah jadi, inilah alasan utama keberadaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Karena fakta memang berbicara bahwa PNS sebagai bagian aparatur negara di Indonesia, ternyata belum berdaya guna sehingga perlu untuk didayagunakan.
Sebagaimana ungkapan Jawa lawas, ‘endog sakpetarangan mesthi ana sing bukan’ (terjemahan, telur dalam satu wadah pasti ada yang busuk). Nah, fenomena di atas semoga saja hanya sebagian kecil dari jumlah melimpah PNS di negeri ini.
Didasarkan pada spirit pengabdian kepada bangsa dan negara, semata ingin bekerja dengan baik, menjadi PNS merupakan pilihan yang sangat menggoda (terutama di daerah yang minim peluang usaha). Mengapa? Menjadi PNS menjadi pilihan menggiurkan di saat angka pengangguran terbuka yang telah mencapai 10,7 juta, setengah terbuka 28,93 juta sehingga total mencapai angka 39,6 juta orang. Kenyataan ini sungguh pahit, mengingat dengan jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa, angka 39,6 juta di atas bermuara pada kesimpulan bahwa 20% penduduk Indonesia adalah pengangguran.
Begitu tingginya angka pengangguran inilah yang mendorong berkembangnya stigma instant bahwa menyandang status PNS akan melepaskan diri kita jerat atribut pengangguran dengan segala aksesoris ketidaknyamanan material, sosial, bahkan spiritual.
Telah menjadi pandangan umum pula bahwa walaupun tidak memiliki kelebihan materi yang luar biasa, PNS adalah cerminan berjalan kemapanan dan intelektualitas. Status profesi PNS menjadi begitu luar biasa, hampir sejajar dengan status sosial Haji.
Meski di era orde baru acap kali kita mendengar keluhan tentang rendahnya gaji PNS, namun di era reformasi ini status profesi PNS benar-benar ‘hampir’ mencapai tataran yang sempurna secara menyeluruh. Sayangnya, kesempurnaan ini terlihat kuat pada wilayah kemapanan ekonomi dan sosial semata, belum secara menyeluruh pada wilayah kemapanan intelektualitas.
Di satu pihak, tidak semua PNS hidup sederhana. Bahkan, sangat banyak PNS bermewah-mewah ria. Mereka hidup lebih makmur dibanding para profesional sekalipun. Mereka menggeliat dalam kekuasaan yang luar biasa namun dengan beban kerja yang biasa-biasa saja. Hal ini dapat mereka raih dengan ‘kerelaan’ untuk menyisihkan gajinya menjadi uang suap.
Inilah salah satu potret buram PNS kita. Adalah sebuah keniscayaan lahirnya stigma bahwa pegawai yang paling miskin dan yang paling kaya adalah PNS. Berbaris-baris jumlahnya, PNS yang sukses memakmurkan diri dengan cara-cara ilegal, terutama PNS di lingkunganPemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Perpajakan. Bahkan, banyak pula yang dapat semakin kaya dengan menjadi calo penerimaan PNS.
Musim penerimaan PNS yang baru saja lewat beberapa bulan lalu merupakan momentum panen raya PNS yang ‘hobby’ menjual kursi P NS. Isu-isu tentang mafia CPNS yang di-blow up beberapa media nusantara merupakan bukti konkret betapa menggodanya menyandang status PNS dalam masyarakat kita. Besaran harga kursi dari 100–150 juta adalah kewajaran demi kenyamanan status profesi PNS.
Anda mau membeli mimpi manis Anda? Wani piro?  berani bayar berapa rupiah?). ***

Minggu, 16 Oktober 2011

Jatah PNS dari Honorer Kategori II Hanya 200 Ribu

Senin, 03 Oktober 2011 , 17:31:00

JAKARTA - Pemerintah memberikan jatah 200 ribu untuk honorer tertinggal kategori dua. Hanya saja pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua ini akan dilakukan bertahap mulai 2012 hingga 2013.

"Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya tahun depan. Langkah kita sudah cukup moderat, tahun depan 100 ribu orang dan sisanya (100 ribu) di 2013," ungkap Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (3/10).

Dikatakannya pula bahwa dari 600 ribu honorer tertinggal kategori dua yang masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya 30 persen diambil dijadikan CPNS. Itupun harus dites sesama honorer dulu.

Artinya tenaga honorer Kategori II yang lolos verifikasi akan mengikuti tes CPNS seperti halnya pelamar umum lainnya. Hanya saja, akan ada pemeringkatan tersendiri bagi CPNS dari honorer II.

"Nantinya angka 600 ribu itu akan berkurang setelah divalidasi. Kemudian baru dites sesama honorer," ujarnya.

Dengan kuota 200 ribu itu, berarti masih sekitar 400 ribu honorer tertinggal kategori dua yang tidak bisa dijadikan CPNS. Menurut Mangindaan, 400 ribu tenaga honorer yang gagal jadi PNS itu akan diarahkan menjadi pegawai tidak tetap (PTT). Hanya saja pengangkatannya masih menunggu penetapan RPP tentang PTT.

"Honorer yang gagal CPNS bisa menjadi PTT. Tapi syaratnya, tenaga mereka masih dibutuhkan instansi. Mereka dibayar dengan dana PAD dan harus setara UMR," pungkasnya. (Esy/jpnn)

50 HONORER DI CORET DARI DATA BASE BKD

PPCI CPNS 2011 - Sebanyak 50 tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan dicoret dari database B oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sardiyono menyatakan, dari verifikasi BKD, ada empat honorer di lingkungan kelurahan dan 46 tenaga honorer di lingkungan Disdik yang tidak memenuhi syarat. Sehingga, hasilnya terdapat 50 honorer yang dicoret dari database.
Terkuaknya pembengkakan tenaga honorer tersebut berawal dari pendataan yang dilakukan tahun 2005. Pada saat itu, jumlah tenaga honorer hanya 1.101. Tetapi dalam pendataan tahun 2005, jumlah tenaga honorer bertambah menjadi 1.136 orang.
“Hasil verifikasi BKD yang dilaporkan ke Komisi I ada 50 honorer database B yang tidak memenuhi syarat,” kata anggota Komisi I DPRD Sukoharjo Sunardi.
Dari 50 honorer yang dicoret tersebut, empat di antaranya merupakan honorer di Kelurahan Banmati, Combongan, Banmati dan Sonorejo.Dinas Pendidikan Sedangkan 46 honorer lain yang dicoret berasal dari lingkungan .
Sebab, dari penelusuran yang dilakukan, ada bukti dokumen honorer tidak sesuai dengan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5/2010.