Satu
hal yang disepakati mayoritas rakyat Indonesia adalah menyandang
profesi PNS itu senyaman-nyamannya status. Status profesi PNS merupakan
status yang terhormat dan diikuti dengan sederet privilege tertentu dalam stratifikasi sosial masyarakat kita.
Privilege ini di antaranya adalah kemudahan-kemudahan dalam mengakses dunia perbankan. Selembar Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS mampu menjadi agunan yang setara dengan sertifikat tanah, BPKB, dan lain-lain guna mendapatkan pinjaman.
Berbeda dengan status profesi seperti karyawan atau buruh pabrik perusahaan swasta, bahkan pengusaha (wiraswastawan) itu sendiri, status profesi mereka cenderung pasang-surut bergantung pada profit atau kondisi keuangan perusahaan. Andaikata perusahaan swasta yang menaunginya sedang good profit, maka pihak perbankan besar kemungkinan akan antre di depan pintu menawarkan beragam format pinjaman.
Sebaliknya, ketika perusahaan sedang dalam kondisi kolaps sebagaimana Mandala Air beberapa waktu lalu, slip gaji karyawannya tidak akan mendapatkan apresiasi positif dari dunia perbankan kita. Awalan pragmatis dari dunia perbankan inilah yang mungkin saja menjadi penyebab mengembang-suburnya mimpi manis masyarakat kita untuk menjadi PNS.
Penyanyi dan novelet, Dee, dalam diskusi “Karya Sastra dan Kasta Sosial” yang digelar oleh Ikatan Alumni Fakultas Sastra UNPAJ di Bandung (12/01) mengatakan, “Tak seperti perusahaan, negara tak mungkin bangkrut. Kalaupun bangkrut, negara juga tak mungkin ditutup. PNS praktis kebal PHK. Berpensiun lagi.” Kondisi status quo PNS inilah yang secara substansial menjadi akar mimpi manis di atas.
Lebih-lebih realitanya, PNS juga tidak mendulang tuntutan kinerja yang ekstra plus mengejar target seperti pada dunia swasta. Oleh karena itu, tidaklah pula kita harus heran menyaksikan fenomena bahwa mayoritas PNS kita menyandang predikat pegawai ‘teladan’ (telat datang pulang cepat) karena kualitas pekerjaan mereka tidak akan memengaruhi besaran gaji mereka di akhir bulan.
Bolehlah jadi, inilah alasan utama keberadaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Karena fakta memang berbicara bahwa PNS sebagai bagian aparatur negara di Indonesia, ternyata belum berdaya guna sehingga perlu untuk didayagunakan.
Sebagaimana ungkapan Jawa lawas, ‘endog sakpetarangan mesthi ana sing bukan’ (terjemahan, telur dalam satu wadah pasti ada yang busuk). Nah, fenomena di atas semoga saja hanya sebagian kecil dari jumlah melimpah PNS di negeri ini.
Didasarkan pada spirit pengabdian kepada bangsa dan negara, semata ingin bekerja dengan baik, menjadi PNS merupakan pilihan yang sangat menggoda (terutama di daerah yang minim peluang usaha). Mengapa? Menjadi PNS menjadi pilihan menggiurkan di saat angka pengangguran terbuka yang telah mencapai 10,7 juta, setengah terbuka 28,93 juta sehingga total mencapai angka 39,6 juta orang. Kenyataan ini sungguh pahit, mengingat dengan jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa, angka 39,6 juta di atas bermuara pada kesimpulan bahwa 20% penduduk Indonesia adalah pengangguran.
Begitu tingginya angka pengangguran inilah yang mendorong berkembangnya stigma instant bahwa menyandang status PNS akan melepaskan diri kita jerat atribut pengangguran dengan segala aksesoris ketidaknyamanan material, sosial, bahkan spiritual.
Telah menjadi pandangan umum pula bahwa walaupun tidak memiliki kelebihan materi yang luar biasa, PNS adalah cerminan berjalan kemapanan dan intelektualitas. Status profesi PNS menjadi begitu luar biasa, hampir sejajar dengan status sosial Haji.
Meski di era orde baru acap kali kita mendengar keluhan tentang rendahnya gaji PNS, namun di era reformasi ini status profesi PNS benar-benar ‘hampir’ mencapai tataran yang sempurna secara menyeluruh. Sayangnya, kesempurnaan ini terlihat kuat pada wilayah kemapanan ekonomi dan sosial semata, belum secara menyeluruh pada wilayah kemapanan intelektualitas.
Di satu pihak, tidak semua PNS hidup sederhana. Bahkan, sangat banyak PNS bermewah-mewah ria. Mereka hidup lebih makmur dibanding para profesional sekalipun. Mereka menggeliat dalam kekuasaan yang luar biasa namun dengan beban kerja yang biasa-biasa saja. Hal ini dapat mereka raih dengan ‘kerelaan’ untuk menyisihkan gajinya menjadi uang suap.
Inilah salah satu potret buram PNS kita. Adalah sebuah keniscayaan lahirnya stigma bahwa pegawai yang paling miskin dan yang paling kaya adalah PNS. Berbaris-baris jumlahnya, PNS yang sukses memakmurkan diri dengan cara-cara ilegal, terutama PNS di lingkunganPemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Perpajakan. Bahkan, banyak pula yang dapat semakin kaya dengan menjadi calo penerimaan PNS.
Musim penerimaan PNS yang baru saja lewat beberapa bulan lalu merupakan momentum panen raya PNS yang ‘hobby’ menjual kursi P NS. Isu-isu tentang mafia CPNS yang di-blow up beberapa media nusantara merupakan bukti konkret betapa menggodanya menyandang status PNS dalam masyarakat kita. Besaran harga kursi dari 100–150 juta adalah kewajaran demi kenyamanan status profesi PNS.
Anda mau membeli mimpi manis Anda? Wani piro? berani bayar berapa rupiah?). ***
Berbeda dengan status profesi seperti karyawan atau buruh pabrik perusahaan swasta, bahkan pengusaha (wiraswastawan) itu sendiri, status profesi mereka cenderung pasang-surut bergantung pada profit atau kondisi keuangan perusahaan. Andaikata perusahaan swasta yang menaunginya sedang good profit, maka pihak perbankan besar kemungkinan akan antre di depan pintu menawarkan beragam format pinjaman.
Sebaliknya, ketika perusahaan sedang dalam kondisi kolaps sebagaimana Mandala Air beberapa waktu lalu, slip gaji karyawannya tidak akan mendapatkan apresiasi positif dari dunia perbankan kita. Awalan pragmatis dari dunia perbankan inilah yang mungkin saja menjadi penyebab mengembang-suburnya mimpi manis masyarakat kita untuk menjadi PNS.
Penyanyi dan novelet, Dee, dalam diskusi “Karya Sastra dan Kasta Sosial” yang digelar oleh Ikatan Alumni Fakultas Sastra UNPAJ di Bandung (12/01) mengatakan, “Tak seperti perusahaan, negara tak mungkin bangkrut. Kalaupun bangkrut, negara juga tak mungkin ditutup. PNS praktis kebal PHK. Berpensiun lagi.” Kondisi status quo PNS inilah yang secara substansial menjadi akar mimpi manis di atas.
Lebih-lebih realitanya, PNS juga tidak mendulang tuntutan kinerja yang ekstra plus mengejar target seperti pada dunia swasta. Oleh karena itu, tidaklah pula kita harus heran menyaksikan fenomena bahwa mayoritas PNS kita menyandang predikat pegawai ‘teladan’ (telat datang pulang cepat) karena kualitas pekerjaan mereka tidak akan memengaruhi besaran gaji mereka di akhir bulan.
Bolehlah jadi, inilah alasan utama keberadaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Karena fakta memang berbicara bahwa PNS sebagai bagian aparatur negara di Indonesia, ternyata belum berdaya guna sehingga perlu untuk didayagunakan.
Sebagaimana ungkapan Jawa lawas, ‘endog sakpetarangan mesthi ana sing bukan’ (terjemahan, telur dalam satu wadah pasti ada yang busuk). Nah, fenomena di atas semoga saja hanya sebagian kecil dari jumlah melimpah PNS di negeri ini.
Didasarkan pada spirit pengabdian kepada bangsa dan negara, semata ingin bekerja dengan baik, menjadi PNS merupakan pilihan yang sangat menggoda (terutama di daerah yang minim peluang usaha). Mengapa? Menjadi PNS menjadi pilihan menggiurkan di saat angka pengangguran terbuka yang telah mencapai 10,7 juta, setengah terbuka 28,93 juta sehingga total mencapai angka 39,6 juta orang. Kenyataan ini sungguh pahit, mengingat dengan jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa, angka 39,6 juta di atas bermuara pada kesimpulan bahwa 20% penduduk Indonesia adalah pengangguran.
Begitu tingginya angka pengangguran inilah yang mendorong berkembangnya stigma instant bahwa menyandang status PNS akan melepaskan diri kita jerat atribut pengangguran dengan segala aksesoris ketidaknyamanan material, sosial, bahkan spiritual.
Telah menjadi pandangan umum pula bahwa walaupun tidak memiliki kelebihan materi yang luar biasa, PNS adalah cerminan berjalan kemapanan dan intelektualitas. Status profesi PNS menjadi begitu luar biasa, hampir sejajar dengan status sosial Haji.
Meski di era orde baru acap kali kita mendengar keluhan tentang rendahnya gaji PNS, namun di era reformasi ini status profesi PNS benar-benar ‘hampir’ mencapai tataran yang sempurna secara menyeluruh. Sayangnya, kesempurnaan ini terlihat kuat pada wilayah kemapanan ekonomi dan sosial semata, belum secara menyeluruh pada wilayah kemapanan intelektualitas.
Di satu pihak, tidak semua PNS hidup sederhana. Bahkan, sangat banyak PNS bermewah-mewah ria. Mereka hidup lebih makmur dibanding para profesional sekalipun. Mereka menggeliat dalam kekuasaan yang luar biasa namun dengan beban kerja yang biasa-biasa saja. Hal ini dapat mereka raih dengan ‘kerelaan’ untuk menyisihkan gajinya menjadi uang suap.
Inilah salah satu potret buram PNS kita. Adalah sebuah keniscayaan lahirnya stigma bahwa pegawai yang paling miskin dan yang paling kaya adalah PNS. Berbaris-baris jumlahnya, PNS yang sukses memakmurkan diri dengan cara-cara ilegal, terutama PNS di lingkunganPemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Perpajakan. Bahkan, banyak pula yang dapat semakin kaya dengan menjadi calo penerimaan PNS.
Musim penerimaan PNS yang baru saja lewat beberapa bulan lalu merupakan momentum panen raya PNS yang ‘hobby’ menjual kursi P NS. Isu-isu tentang mafia CPNS yang di-blow up beberapa media nusantara merupakan bukti konkret betapa menggodanya menyandang status PNS dalam masyarakat kita. Besaran harga kursi dari 100–150 juta adalah kewajaran demi kenyamanan status profesi PNS.
Anda mau membeli mimpi manis Anda? Wani piro? berani bayar berapa rupiah?). ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar