Meski Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) sudah memberi sinyal proses seleksi CPNSCPNS. daerah sudah bisa dijalankan, namun pemerintah daerah
(pemda) yang sudah mengusulkan pormasi ke Kemen PAN-RB belum bisa
memastikan apakah akan melaksanakan seleksi atau tidak. Pemda masih
ragu, karena sebelumnya sudah keluar kebijakan moratorium (penghentian
sementara) penerimaan
Pemkab Bungo, misalnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Bungo Bachtiar menegaskan bahwa dia belum dapat memastikan apakah akan melaksanakan seleksi CPNS atau tidak untuk tahun ini. Menurut dia, semua fraksi di DPRD Bungo telah menyetujui diadakan seleksi CPNS
tahun 2011. Namun, sebagai pelaksana dia belum dapat memberi kepastian,
dan masih harus menunggu keputusan pusat dan petunjuk dari bupati.
Keraguan serupa juga diungkapkan Kepala BKD Tanjab Timur Abdul Rasyid.
“Belum ada kepastian. Kita tunggu petunjuk dari pusat,” katanya saat
ditanya kepastian penerimaan CPNS di Tanjabtim.
Sementara itu, Kepala BKD Batanghari Ariansyah memastikan bahwa Pemkab Batanghari tidak melaksanakan penerimaan CPNS tahun ini. “Untuk penerimaan CPNS
dari jalur umum tahun ini kita moratorium,” tegasnya. Seperti
diketahui, Pemkab Bungo, Tanjabtim dan Batanghari sebelumnya sudah
mengajukan usulan formasi penerimaan CPNS tahun 2011 ke
Kemen PAN-RB antara Mei hingga Juli lalu. Selain dua kabupaten ini,
daerah lain yang juga mengaju usulan adalah Pemkab Kerinci dan Kota
Sungaipenuh. Namun, beberapa bulan kemudian keluar kebijakan moratorium CPNS.
Imbas dari kebijakan ini adalah, daerah diharapkan menghitung dengan seksama kebutuhan CPNS
baru. “Jika waktu pengajuan dulu ada yang gemuk, kuruskanlah atau
rampingkanlah,” kata Men PAN-RB EE Mangindaan. Sebelumnya, usai
sosialisasi RPP Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (20/9) lalu, Men-PAN dan RB E.E. Mangindaan mengatakan, proses seleksi CPNSCPNS 2011 harus merubah usulan porsi CPNS.
daerah bisa segera dijalankan. Menteri yang juga anggota dewan pembina
Partai Demokrat itu menuturkan, syarat utama bagi daerah yang akan
menjalankan seleksi
Kemen PAN dan RB sendiri belum mengeluarkan deadline tertentu bagi daerah untuk merevisi usulan porsi CPNS 2011. Namun, Mangindaan mengatakan, selama 2012 nanti formasi CPNS
baru sangat terbatas. Kursi CPNS baru hanya digunakan untuk menambal
kursi PNS yang kosong karena ditinggal pension, meninggal, atau dipecat.
Tidak hanya soal CPNS, pemda juga belum bisa memastikan apakah seluruh tenaga honorer
kategori I yang diusulkan ke BKN akan diangkat seluruhnya Oktober
nanti. Kepala BKD Tanjab Timur Abdul Rasid mengatakan, jumlah tenaga honorer kategori I
yang diusulkan ke BKN untuk diangkat menjadi CPNS berjumlah 67 orang.
Namun dia belum dapat memastikan apakah keseluruhan nama tersebut akan
diangkat atau tidak.
“Nama-namanya sudah kita usulkan beberapa
waktu lalu, namun untuk keputusan apakah diangkat semua atau tidak itu
merupakan kewenangan pusat,” ujarnya kepada Jambi Independent, kemarin
(22/9).
BKD Kota Jambi mengaku belum mendapat keputusan resmi dari pusat soal pengangkatan honorer kategori I yang berjumlah 42 orang. Namun, ke 42 tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil
tanpa tes. “Namun hingga sekarang kepastian kapan pengangkatan tersebut
belum kita terima,” kata Plt. Kepala BKD Kota Jambi Rasyid Ridho,
kemarin (22/9).
Dia mengakui, secara lisan, hal tersebut telah
diutarakan oleh tim verifikasi data pusat. “Kalau secara resmi kita
belum dapatkan. Waktu itu tim dari pusat bilang secara lisan bahwa
setelah data yang diverifikasi tersebut masuk ke database, maka setelah
itu baru diusulkan untuk CPNS,” katanya. Karena informasi resmi dari
pusat belum sampai ke BKD, maka kelanjutan prosesnya belum diketahui.
Mengenai rencana penerimaan CPNS di tahun 2012, BKD juga belum bisa memastikan. Namun pemerintah kota memang sudah merencanakan untuk membuka penerimaan CPNS.
“Kalau rencana penerimaan tahun 2012 kita memang ada, tapi belum bisa
dipastikan. Mungkin kita tunggu keputusan dari pusat dulu, baru bisa
diastikan,” katanya.
Kemudian, untuk tenaga honorer kategori 2 yang berjumlah lebih dari 500 orang, Rasyid belum bisa memberi penjelasan. Karena tenaga honorer kategori 2 tersebut berada dalam lingkup SKPD. “Dari informasi yang kita dapatkan, saat ini sedang dirancang peraturan pemerintah
mengenai tenaga honor. Kalau sudah ada peraturan tersebut dan sudah ada
keputusan resmi, baru kita bisa beri penjelasan,” jelasnya.
Kepala
BKD Tanjabbar Yusuf Anwar melalui Kabid Mutasi dan Kepegawaian Zahnidar
juga mengaku belum mendapat pemberitahuan terkait pengangkatan honorer kategori I. “Saya baru tau juga setelah baca dari koran,” ungkap Zahnidar, kemarin (22/9).
Sementara itu, Sekretrasis Badan Kepegawaian
Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Sarolangun H. Arsyad, mengaku
sudah dapat konfirmasi dari Kemenpan dan RB, bahwa tenaga honorer yang
termasuk dalam kategori I akan diangkat. “Hari ini saya berangkat ke BKN
pusat utuk mengecek sejauh mana proses verifikasi NIP-nya,” kata
Arsyad.
Namun, ketika ditanya kapan kiranya NIP tersebut diterima,
Arsyad belum bisa memastikan. Tergantung proses verifikasi di BKN.
“Yang pasti masih dalam tahun 2011 ini,” ujarnya. Di Sarolangun tenaga honorer kategori 1 yang diusulkan ke BKS berjumlah 82 orang.
Kepala
BKD Batanghari Ariansyah, juga mengaku belum menerima informasi secara
resmi dari Kemen PAN RB atau BKN pusat. “Sekarang kami masih menunggu
informasi dari BKN. Sekarang saya baru berangkat mau menanyakan hal
itu,” katanya. Menurut dia, di Kabupaten Batanghari tercatat sebanyak 30
orang tenaga honorer yang terdaftar sebagai tenaga honorer kategori I. Lalu honorer kategori II sekitar 260 orang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar