Pegawai DPPK Tersangka Kasus Dana Guru Honorer

Jumat, 26 Juni 2009

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung menetapkan pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kab. Bandung berinisial E sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana bantuan guru honorer senilai Rp 10,5 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bale Bandung D. B. Susanto, pada hari kamis mengungkapkan, Tersangka E melakukan penyimpangan dengan mencairkan dana bantuan guru honorer tahun 2008 atas inisiatifnya, sebelum perintah resmi turun.

Menurut Susanto, sebelum pencairan dilakukan, Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Pendidikan Kab. Bandung Juhana mengajukan nota dinas kepada bupati tertanggal 28 November 2008. Nota tersebut berisi permintaan saran dan arahan bupati perihal dana bantuan guru honorer tahun 2008 yang belum dicairkan.

Namun, sebelum arahan dari bupati keluar, tersangka E berinisiatif mencairkan bantuan pada 4 Desember 2008 melalui Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung. Padahal, nota balasan dari bupati yang turun pada 14 Desember 2008, sama sekali tidak menyebutkan FKGHS sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada para guru honorer.

Dalam nota bupati disebutkan adanya indikasi pemotongan bantuan guru honorer yang dilakukan FKGHS saat pemberian bantuan tahun 2007. Karena itu, bupati bermaksud menyampaikan bantuan itu melalui kepala sekolah tempat guru honorer mengajar. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Juni lalu, kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap E.

Sumber : Harian Umum PIkiran Rakyat, Edisi Kamis 25 Juni 2009